Ciwintara.id, PPU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali terjadi saat musim kemarau dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga menjaga kelestarian hutan dan menelusuri penyebab kebakaran.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengatakan kebakaran yang terjadi setiap musim kemarau seharusnya menjadi pelajaran bagi daerah, khususnya di Kalimantan Timur dan secara umum di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan hutan yang masih terjaga menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah meluasnya kebakaran. Karena itu, upaya menjaga kelestarian hutan perlu mendapat perhatian.
“Setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran. Jadi yang perlu dipikirkan bagaimana menjaga kelestarian hutan. Kalau hutannya lestari, hutannya hijau, itu bisa terjaga,” kata Thohiron.
Ia juga menilai kebakaran yang terjadi di PPU tidak seluruhnya dapat dikaitkan dengan aktivitas pembukaan lahan masyarakat. Sebab, kondisi kawasan hutan di wilayah tersebut dinilainya sudah banyak berubah.
Thohiron menyebut lahan yang terbakar di PPU lebih banyak berupa lahan tidur dan semak-semak. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat, terutama petani yang menanam padi secara berpindah di kawasan perbukitan, yang menggunakan metode pembakaran untuk membersihkan lahan.
Menurut dia, praktik tersebut merupakan cara tradisional yang telah dilakukan secara turun-temurun. Jika pemerintah melarang masyarakat melakukan pembakaran untuk membuka lahan, pemerintah juga harus menyediakan alternatif agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan.
“Kalau itu disalahkan, pemerintah harus memberikan solusi,” ujarnya.
Thohiron mengatakan aktivitas pembukaan lahan masyarakat dalam skala kecil juga perlu dibedakan dengan kebakaran dalam skala luas. Karena itu, aparat diminta menelusuri setiap kejadian untuk memastikan apakah kebakaran terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan.
“Benarkah hutan kebakaran ini terbakar secara alamiah atau memang ada yang sengaja? Itu yang perlu ditelisik,” katanya.
Ia mengingatkan penanganan terhadap masyarakat juga perlu mengedepankan pendekatan persuasif. Menurutnya, masyarakat yang membuka lahan untuk kebutuhan pangan tidak semestinya langsung ditempatkan sebagai penyebab utama persoalan karhutla tanpa melihat konteks dan skala aktivitasnya.
“Harus lebih mengedepankan persuasi,” pungkasnya.
