Ciwintara.id, Samarinda – Aliansi organisasi mahasiswa yang terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Timur menggelar audiensi dengan Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang, Kamis (25/6). Pertemuan tersebut dimanfaatkan sebagai wadah dialog untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah tersebut.
Dalam audiensi itu, mahasiswa mengangkat sejumlah isu yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah, di antaranya pemerataan akses pendidikan, kondisi sarana dan prasarana sekolah, serta pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai belum berjalan secara optimal.
Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, mengatakan masih terdapat ketimpangan penyebaran fasilitas pendidikan formal, khususnya pada jenjang sekolah menengah, antara kawasan Samarinda Seberang dengan pusat Kota Samarinda. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Persebaran sekolah dasar hingga menengah di wilayah Samarinda Seberang masih belum proporsional. Jumlah sekolah dasar relatif lebih banyak, sedangkan ketersediaan SMP dan SMA masih terbatas. Ketimpangan ini mengurangi pilihan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dan berpotensi menurunkan minat belajar generasi muda,” ujarnya.
Selain jumlah sekolah, mahasiswa juga menilai kondisi fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah masih memerlukan pembenahan. Beberapa bangunan dan ruang kelas dinilai belum memadai sehingga berpotensi memengaruhi kualitas kegiatan belajar mengajar.
Persoalan infrastruktur turut menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut. Presiden Mahasiswa BEM Polnes, Zaki Hamzah, menegaskan bahwa infrastruktur yang memadai merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dipenuhi pemerintah.
“Kami masih menemukan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, minim penerangan jalan umum di beberapa titik, serta persoalan banjir yang terus berulang akibat sistem drainase yang belum tertata secara optimal. Permasalahan ini perlu menjadi prioritas evaluasi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih maksimal,” katanya.
Ia menambahkan, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya kebijakan pemerintah melalui penyampaian masukan yang bersifat konstruktif dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa BEM UNU Kalimantan Timur, Zakiya, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan mahasiswa menjadi salah satu kunci terciptanya pembangunan yang lebih partisipatif.
“Kami berharap pemerintah dapat membuka ruang yang lebih luas bagi pemuda dan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan maupun pengawasan program pembangunan. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran,” tuturnya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Kecamatan Samarinda Seberang mengapresiasi inisiatif mahasiswa dalam membangun ruang komunikasi yang positif antara kalangan akademisi dan pemerintah. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui audiensi tersebut, mahasiswa berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan akademisi dapat terus diperkuat sehingga upaya pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai persoalan di Samarinda Seberang dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Pungkasnya (*)
