Ciwintara.id, Samarinda – Penguatan sektor kelistrikan di Kalimantan Timur menjadi salah satu isu penting yang mendapat perhatian berbagai kalangan. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) sekaligus daerah penghasil energi nasional, Kalimantan Timur dinilai membutuhkan sistem kelistrikan yang semakin andal, merata, dan berkelanjutan. Berbagai langkah yang telah dilakukan PLN dalam menjaga pasokan listrik pun mendapat apresiasi, meski sejumlah tantangan masih memerlukan perhatian bersama.
Untuk membahas persoalan tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Cermin Muda Kalimantan Timur menggelar forum diskusi sekaligus meluncurkan kajian strategis bertajuk “Kaltim Menyala”. Kegiatan itu menghadirkan Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, sebagai narasumber guna membahas tata kelola energi di Kalimantan Timur sekaligus merumuskan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan.
Dalam pemaparannya, Syafruddin menjelaskan bahwa sistem interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Timur masih memiliki tingkat kerawanan terhadap gangguan. Walaupun kapasitas pasokan listrik saat ini tergolong surplus, keandalan distribusinya dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Gangguan pada jalur transmisi utama kerap memicu efek domino yang berdampak pada aktivitas masyarakat dan dunia usaha di sejumlah daerah, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang,” ujar Syafruddin, Selasa (30/06/2026).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan jalur transmisi cadangan serta masih besarnya ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis energi fosil.
Saat terjadi gangguan pada pembangkit utama, kapasitas cadangan yang tersedia dinilai belum mampu menjaga kestabilan sistem secara optimal sehingga berpotensi memicu pemadaman di beberapa wilayah.
“Sebagai solusi, forum merekomendasikan percepatan pembangunan jaringan transmisi berbentuk Looping System pada jaringan 150 kV dan 275 kV. Selain itu, penerapan teknologi Smart Grid dan pembangunan Battery Energy Storage System (BESS) dinilai penting untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, khususnya dalam mendukung kebutuhan energi IKN,” bebernya.
Forum tersebut juga membahas pemerataan manfaat sektor energi bagi masyarakat Kalimantan Timur. Ketua DPD Cermin Muda Kalimantan Timur, Ulul Azmi, mendorong lahirnya kebijakan Tarif Afirmatif Daerah Penghasil agar sebagian nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dialokasikan untuk membantu subsidi tarif listrik bagi masyarakat maupun pelaku UMKM.
“Isu lain yang menjadi perhatian adalah belum meratanya akses listrik di wilayah pedalaman. Hingga saat ini, sejumlah desa di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Berau masih belum menikmati layanan listrik selama 24 jam. Sebagian masyarakat masih bergantung pada generator diesel dengan biaya operasional tinggi dan waktu penggunaan yang terbatas,” pungkasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, forum juga mendorong percepatan pengembangan pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat dikelola oleh masyarakat. Potensi yang dinilai layak dikembangkan meliputi PLTS komunal, PLTMH, hingga pemanfaatan biomassa yang berasal dari limbah perkebunan sebagai sumber energi alternatif di wilayah terpencil.
Selain menjadi ruang diskusi, Forum “Kaltim Menyala” turut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong penguatan keandalan sistem transmisi oleh PLN, percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan, penyusunan regulasi insentif EBT oleh pemerintah daerah, serta penguatan kolaborasi pemuda dalam memetakan potensi energi terbarukan di desa-desa.
Kami Pengurus DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur, Ulul, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PLN atas dukungan serta fasilitasi pelaksanaan Forum Diskusi “Kaltim Menyala”, sinergi antara PLN, pemerintah, legislatif, akademisi, organisasi kepemudaan, dan masyarakat merupakan modal penting untuk mewujudkan sistem kelistrikan yang semakin andal, merata, dan mampu mendukung pembangunan Kalimantan Timur sebagai gerbang IKN. Ia juga menegaskan komitmen DPD Cermin Muda Indonesia Kalimantan Timur untuk terus mengawal kebijakan energi yang berpihak kepada masyarakat. Pungkasnya. (*)
