Ciwintara.id, Samarinda – Rencana melanjutkan pembangunan Teras Samarinda Tahap III kini berada di persimpangan. Di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak lagi sekuat sebelumnya, DPRD Kota Samarinda mulai mengisyaratkan kemungkinan penundaan proyek tersebut.
Alih-alih langsung melanjutkan proyek infrastruktur bernilai besar, DPRD memilih mengarahkan fokus pada pembenahan kebutuhan mendasar masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar alokasi anggaran tidak justru mengorbankan sektor-sektor vital.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait kelanjutan proyek tersebut. Semua masih menunggu hasil pembahasan rancangan APBD 2027 yang sedang berjalan.
“Kita melihat dulu usulan Pemkot apakah itu masuk dalam rancangan APBD 2027. Proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar akan kita pertimbangkan. Apakah anggaran yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan layanan dasar masyarakat. Kalau sudah terpenuhi, baru kita pikirkan infrastruktur yang lebih besar,” kata Rohim, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, perubahan kondisi fiskal memaksa pemerintah daerah bersama DPRD untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua program yang sebelumnya direncanakan bisa langsung dijalankan tanpa melihat kemampuan keuangan terkini.
Sektor pendidikan, kesehatan, serta layanan publik disebut menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran mendatang. DPRD tidak ingin pembangunan proyek besar justru mengurangi anggaran untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya kita terus berorientasi pada layanan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dasar harus dipenuhi lebih dulu, baru kemudian infrastruktur lainnya,” ujarnya.
Saat ini, DPRD masih berada dalam tahap awal pembahasan dokumen penting daerah, termasuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2025.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) juga masih berlangsung dan akan menjadi dasar utama dalam menentukan arah anggaran 2027.
“Hari ini akan diserahkan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD 2025. RKPD juga masih dalam proses penyusunan. Semua dokumen itu akan kami pelajari terlebih dahulu untuk melihat kondisi Samarinda dan kemampuan fiskalnya,” tuturnya.
Rohim juga menyinggung bahwa sejumlah target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD disusun saat kondisi keuangan daerah masih relatif stabil.
Namun situasi saat ini berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian ulang agar program yang dijalankan tetap realistis.
“Pemerintah daerah dan DPRD menyusun ulang skala prioritas agar anggaran lebih difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak,” pungkasnya. (Adv)
