Ciwintara.id, Samarinda – Komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, sektor yang selama ini disebut sebagai penggerak ekonomi masyarakat justru dinilai belum memperoleh dukungan anggaran yang memadai.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengungkapkan keprihatinannya setelah mencermati dokumen anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (Diskumi) Kota Samarinda. Menurutnya, dari total pagu anggaran sekitar Rp14 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan operasional, sementara program yang menyasar pelaku UMKM nyaris tidak terlihat.
“Yang membuat saya kaget, usaha kecil mikro itu anggarannya nol. Padahal ini yang selama ini selalu kita dengar disebut sebagai tulang punggung ekonomi,” ujar Iswandi, Minggu (28/6/2026).
Ia menjelaskan, jika ditelusuri lebih rinci, anggaran untuk bidang koperasi hanya sekitar Rp400 juta, sedangkan sektor perindustrian memperoleh sekitar Rp504 juta. Sementara itu, bidang usaha kecil dan menengah (UKM) yang berkaitan langsung dengan pembinaan pelaku UMKM tidak memiliki alokasi kegiatan.
Menurut Iswandi, kondisi tersebut bertolak belakang dengan berbagai pernyataan yang selama ini menempatkan UMKM sebagai sektor strategis dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah, terutama ketika sektor lain mengalami perlambatan.
“Ini yang membuat saya heran. Selama ini pejabat, pemerintah, bahkan semua pihak selalu bicara UMKM. Dibilang tulang punggung ekonomi, penyelamat ekonomi rakyat. Tapi ketika saya lihat anggarannya, justru nihil,” katanya.
Ia menduga kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah. Meski demikian, Iswandi menilai perlu ada penjelasan secara terbuka mengenai proses penyesuaian anggaran, terutama apabila berdampak pada sektor yang selama ini dianggap sebagai prioritas pembangunan ekonomi.
“Kalau memang ada pemotongan, siapa yang memotong? Ini yang perlu dijelaskan. Jangan sampai sektor yang selalu disebut penting malah tidak mendapat dukungan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iswandi menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM tidak cukup hanya diwujudkan melalui narasi atau slogan. Menurutnya, keberpihakan pemerintah harus tercermin dalam kebijakan anggaran yang mampu mendukung pelaku usaha melalui program pelatihan, pendampingan, penguatan pemasaran, hingga peningkatan daya saing produk lokal.
“Kalau memang UMKM dianggap penting, ya harus terlihat juga dalam kebijakan anggarannya. Jangan hanya menjadi slogan, sementara dukungan riilnya tidak ada,” pungkasnya. (Adv)
